PKK Desa Renah Semanek Ikuti Pelatihan Posyandu ILP

Penulis

-

10 Juli 2025

Bengkulu Tengah- Pelatihan posyandu ILP merupakan upaya pemerintah dalam transformasi sistem kesehatan primer di Indonesia.
Pelatihan ini mencakup berbagai macam materi dalam posyandu ILP siklus hidup mulai dari ibu hamil, balita dan lansia.
Pelatihan digelar pada Rabu (09/07/2025) yang berlokasi di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kegiatan dihadiri oleh Camat Karang Tinggi, Narasumber dari Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah, Puskesmas Karang Tinggi, Babinkamtibmas, kades dan perangkat, serta peserta PKK Desa Renah Semanek.

Menurut Ketua PKK Desa Renah Semanek Nurhasana, S.Kep mengatakan, posyandu ILP ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, memperluas cakupan pelayanan, meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan.

“Dengan pelatihan ini diharapkan bisa memberikan pelayanan yang terintegrasi dan holistik. Serta masyarakat dapat pelayanan yang lebih berkualitas. Terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan dan sadar akan kesehatan,” ungkap Nurhasana.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Barti Hasibuan melalui Kabid Febrin Puspasari, S.KM mengatakan sesuai Dasar Hukum Posyandu ILP Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Permendagri nomor 13 tahun 2024 harus melaksanakan posyandu ILP. Transformasi posyandu kesehatan. Seluruh siklus hidup pada hari buka posyandu seluruh wajib datang, baik ibu hamil, balita maupun lansia.
Kesehatan masyarakat bisa kita dukung melalui posyandu ILP untuk kesehatan desa Renah Semanek.
Untuk saat ini rekam medik untuk obat-obatan mulai sekarang sudah 1 pintu melalui puskesmas. Tidak lagi dalam posyandu.

“Jadi perubahan signifikan untuk posyandu ILP ini dalam pelayanan masyarakat. Jika butuh rujukan nantinya pihak posyandu akan memberikan surat untuk di rujuk apabila penyakit yang diderita peserta posyandu butuh rekam medik. Semoga posyandu ILP ini lebih memudahkan para masyarakat untuk dapat mengecek kesehatannya di posyandu Desa Renah Semanek ini,” ujar Febrin.(Btg)

Perangkat Desa di Salah Satu Desa Kecamatan Karang Tinggi Mangkir Kerja 2 Tahun Lamanya

Penulis

warnabengkulu

-

9 Juli 2025

0

Bengkulu Tengah- Sejak kepengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Renah Semanek yang di nahkodai Ismail Bakaria, S.Pd.,M.Si ditemukan adanya kemangkiran kerja salah satu perangkat desanya. Kemangkiran terjadi sejak tahun 2023.

Kemangkiran terjadi tanpa sebab. Pihak Pemerintah Desa sudah mengajak musyawarah secara baik namun tidak membuahkan hasil. Kemudian Ia mengirimkan surat pemanggilan melalui WhatsApp tidak juga di respon.

“Saya sudah menghubungi secara baik sebanyak 7 kali, namun tidak membuahkan hasil. Lalu saya meminta saran dari pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti karena desa berada di bawah naungan kecamatan,” Ucap Ismail Bakaria selaku Kepala Desa Renah Semanek.

Ia juga menambahkan sudah memberikan surat teguran kepada yang bersangkutan atas nama Dori Andika jabatan Kaur Tata Usaha. Namun nihil.

“Untuk teguran sanksi administrasi sudah diberikan,” Ujar Ismail.

Sementara menurut Camat Karang Tinggi Debby Septika, S.STP.,M.Si mengatakan kemangkiran perangkat Desa Renah Semanek bisa dilihat dari absen setiap desa. Kemudian berpacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Tengah mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Perda ini dibuat untuk menampung dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pemerintah serta masyarakat terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Jadi wewenang dapat menyesuaikan Perda yang ada dan dilaporkan segera kepada pihak Dinas Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” tutup Debby. (Btg)

Senator RI Destita Khairilisani Kunjungi GAROK Korea Selatan, Bahas Penguatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

Penulis

warnabengkulu

-

8 Juli 2025

0

KUNJUNGI GAROK- Senator RI Apt Destita Khairilisani, S.Farm, MSM berkunjung ke Garok Korea Selatan bahas tekhnis kerjasama antar pemerintah daerah Selasa 8 Juli 2025

WARNABENGKULU.CO.ID, KOREA SELATAN– Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI melakukan kunjungan resmi ke Governors Association of the Republic of Korea (GAROK) pada Selasa (8/7/2025) waktu setempat. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama internasional antarparlemen dan pemerintah daerah.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, serta Senator Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM yang ikut mendampingi dalam lawatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Senator Destita menyampaikan bahwa kunjungan ke GAROK menjadi langkah strategis untuk mempelajari sistem tata kelola pemerintahan daerah di Korea Selatan yang dinilai berhasil dalam memperkuat otonomi dan sinergi pusat-daerah.

“GAROK menjadi contoh penting bagaimana kerja sama antardaerah dapat difasilitasi secara sistematis dan berdampak nyata terhadap pembangunan lokal maupun nasional,” ujar Senator Destita.

Kunjungan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama konkret antara DPD RI, pemerintah daerah Indonesia, dan organisasi seperti GAROK, khususnya dalam hal penguatan peran daerah dalam perumusan kebijakan nasional serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

“DPD RI akan terus menjalin hubungan bilateral yang produktif, termasuk dengan lembaga-lembaga internasional seperti GAROK, guna mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif dan berdaya saing,” tutup Senator Destita.

Governors Association of the Republic of Korea (GAROK) merupakan organisasi independen non-partisan yang mewadahi seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kota metropolitan di Korea Selatan. Didirikan pada tahun 1999, GAROK beranggotakan 17 kepala daerah, terdiri dari 9 gubernur provinsi (do) dan 8 wali kota metropolitan (gwangyeoksi), termasuk Seoul, Busan, dan Incheon.

Sebagai forum koordinasi tingkat nasional, GAROK memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain mengadvokasi kebijakan daerah kepada pemerintah pusat dan parlemen (National Assembly), dan mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam bidang tata kelola, pelayanan publik, ekonomi lokal, dan lingkungan hidup.

Selain itu GAROK memfasilitasi kerja sama antarwilayah, baik di dalam negeri maupun lintas negara maupun menjadi wadah pertukaran informasi dan inovasi kebijakan melalui forum, pelatihan, dan seminar.

GAROK juga dikenal aktif menjalin hubungan internasional dengan asosiasi pemerintah daerah dari berbagai negara untuk mendorong kolaborasi global dalam bidang pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan tata kelola daerah.(aba)

Perkuat Kerja Sama antar Parlemen, Senator RI Destita Khairilisani Kunjungi National Assembly Korsel

Penulis

warnabengkulu

-

8 Juli 2025

0

WARNABENGKULU.CO.ID, KOREA SELATAN– Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI melakukan kunjungan kerja ke National Assembly of South Korea pada Selasa (8/7/2025) dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antarparlemen melalui Komite Persahabatan Parlemen Korea–Indonesia.

Delegasi DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, dan Senator Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Senator Destita menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari forum diplomasi parlemen yang bertujuan mempererat kerja sama strategis lintas sektor antara Indonesia dan Korea Selatan.

“Komite Persahabatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat hubungan diplomatik kedua negara. Selain membangun komunikasi antarlembaga legislatif, juga membuka peluang kolaborasi dalam bidang budaya, pendidikan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan,” ujar Senator Destita.

Melalui kunjungan ini, BKSP DPD RI berharap hubungan parlemen Indonesia dan Korea Selatan dapat semakin erat dan konkret dalam bentuk program bersama yang berdampak langsung bagi masyarakat kedua negara.

“Kami ingin memastikan kerja sama ini tidak hanya seremonial, tapi juga berdampak nyata dalam memperkuat kapasitas lembaga legislatif dan mendorong pembangunan daerah di Indonesia,” ujar Senator Destita.

Sekedar informasi, National Assembly of South Korea adalah lembaga legislatif unikameral yang terdiri dari 300 anggota parlemen, dipilih setiap lima tahun melalui sistem kombinasi antara pemilihan langsung (246 kursi) dan sistem perwakilan proporsional (54 kursi).

Majelis ini memiliki sejumlah kewenangan penting, di antaranya membentuk dan mengesahkan undang-undang, mengesahkan anggaran tahunan, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan menyetujui perjanjian internasional, termasuk melakukan pemakzulan pejabat tinggi negara, termasuk presiden dan perdana menteri.

Untuk mendukung tugasnya, National Assembly memiliki 16 komite tetap dan 2 komite khusus permanen (Komite Anggaran dan Akun, serta Komite Etik), dan dapat membentuk komite khusus tambahan sesuai kebutuhan isu.

Majelis dipimpin oleh satu ketua dan dua wakil ketua yang dipilih melalui sidang pleno dan menjabat selama dua tahun. Sidang reguler dimulai setiap 1 September dan berlangsung maksimal 100 hari, sementara sidang luar biasa diselenggarakan pada Februari, April, dan Juni, masing-masing maksimal 30 hari.

Keberadaan lembaga ini kemudian mendorong pembentukan Komite Persahabatan Parlemen Indonesia–Korea sebagai platform diplomasi parlemen bilateral untuk memperkuat hubungan kedua negara melalui dialog politik dan kerja sama lintas sektor. Forum ini diisi oleh para legislator dari berbagai fraksi dan komisi yang memiliki perhatian khusus terhadap hubungan Indonesia–Korea.

Kerja sama ini mencakup berbagai kegiatan seperti kunjungan timbal balik, forum diskusi, pertukaran kebijakan, serta penguatan hubungan antarmasyarakat melalui bidang kebudayaan, pendidikan, ekonomi, hingga teknologi.(aba)

PKK Desa Renah Semanek Ikuti Sosialisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa

Penulis

warnabengkulu

-

7 Juli 2025

0

Bengkulu Tengah – Sosialisasi ini
Sosialisasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, tentang pentingnya partisipasi mereka dalam berbagai aspek pembangunan desa. Kegiatan dilaksanakan pada Senin (07/07/2025) berlokasi di Kantor Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Camat Karang Tinggi Deby Septika, S.STP., M.Si, Kasi PMD Kecamatan Karang Tinggi, Kepala Desa beserta perangkatnya dan ketua PKK Desa beserta anggota PKK.

Tujuan dari sosialisasi untuk memberdayakan perempuan agar lebih aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta menikmati hasil pembangunan desa secara setara dengan laki-laki.

Menurut Nurhasana, S.Kep Ketua PKK Desa Renah Semanek mengatakan meningkatkan sumber daya manusia terutama perempuan dapat meningkatkan ide gagasan dalam berkarya. Ibu-ibu termasuk perempuan yang ada di desa wajib memiliki keinginan dan kemampuan dalam memajukan desa ini.
Perempuan dapat setara dengan kaum laki-laki yang bisa bekerja juga serta mengimplementasikan kreativitas yang bisa memajukan desa.

“Mari kaum perempuan Desa Renah Semanek kita sama-sama memajukan desa dengan tanamkan tekat ada kemauan kemampuan dan keinginan dalam merubah mindset gagasan pikiran sebagai perempuan tangguh di Desa Renah Semanek yang akan berkembang maju nantinya,” ungkap Nurhasana.

Sementara menurut Camat Karang Tinggi Deby Septika, S.STP.,M.Si mengatakan Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa Renah Semanek bukan sekedar penerima perubahaan, mereka adalah pencipta harapan dan penjaga masa depan.

“Kemajuan Desa Renah Semanek juga bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal perempuan yang berani bermimpi dan bergerak dalam mendidik generasi menuju SDM yg berdaya saing kedepannya,” tutup Deby.(Btg)

Kunjungi IFEZ Korsel, Senator RI Destita Khairilisani Pelajari Model Pembangunan Smart City dan Zona Ekonomi Khusus

Penulis

warnabengkulu

-

7 Juli 2025

0

WARNABENGKULU.CO.ID, KOREA SELATAN– Senator DPD RI asal Bengkulu, Apt Destita Khairilisani S.Farm., MSM., melakukan kunjungan ke Incheon Free Economic Zone (IFEZ), salah satu kawasan ekonomi khusus terbesar dan paling maju di Korea Selatan, Senin (7/7) waktu setempat. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan zona ekonomi khusus berbasis teknologi tinggi serta model pembangunan kota pintar (smart city) yang terintegrasi.

Dalam kunjungannya, Senator Destita secara khusus meninjau Songdo International Business District, yang dikenal sebagai kota pintar pertama di dunia yang dibangun dari nol. Kawasan ini dirancang dengan teknologi tinggi yang mengintegrasikan sistem transportasi, manajemen energi, keamanan, hingga pendidikan, serta mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi tata kota.

“Di sini adalah smart city, kota yang benar-benar pintar. Melalui layar monitor raksasa, bagaimana seluruh aktivitas kota—mulai dari lalu lintas kendaraan, kondisi lingkungan, hingga keamanan publik—dipantau secara real-time melalui sistem digital yang terintegrasi,” ujar Destita saat meninjau langsung ruang kendali.

Kehadiran Destita di IFEZ juga menjadi bagian dari upaya menjajaki peluang kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang pembangunan kawasan ekonomi, investasi berkelanjutan, serta pertukaran kebijakan pemerintahan.

Komisaris IFEZ Yun Won Sok menyambut positif kunjungan ini dan menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam bentuk promosi pembangunan berkelanjutan, program edukasi, serta kemitraan investasi lintas negara.

Yun Won Sok menerangkan IFEZ sendiri mencakup tiga wilayah utama yakni Songdo, Yeongjong, dan Cheongna. Sejak diluncurkan pada 2003, IFEZ menjadi magnet investasi asing dan pusat pertumbuhan ekonomi, logistik, keuangan, pendidikan, serta inovasi teknologi di kawasan Asia Timur Laut.

Kunjungan ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru bagi para pemangku kepentingan di Indonesia dalam mengembangkan konsep pembangunan modern berbasis smart city dan zona ekonomi khusus yang kompetitif secara global.(aba)

Camat Ilir Talo Seluma Bengkulu Diduga Lakukan Pungli Uang Rp 2,5 Juta ke Kades Saat Pencairan DD/ADD. Zaiyadi Abdillah: Itu Tidak Benar

Penulis

warnabengkulu

-

7 Juli 2025

0

Camat Ilir Talo — APEL BERSAMA- Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, menggelar apel bersama kepala desa di halaman kantor camat Senin 7 Juli 2025

WARNABENGKULU.CO.ID, SELUMA– Di tengah pemerintah yang terus memerangi praktek korupsi, kabar tidak mengenakan datang dari Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Camat Ilir Talo disebut melakukan dugaan pungutan liar (Pungli) uang sebesar Rp 2,5 juta kepada kepala desa saat pencairan dana desa dan alokasi dana desa (DD/ADD).

Sumber media ini yang juga merupakan kepala desa aktif mengatakan pungutan tersebut terjadi usai pencairan DD/ADD tahap pertama tahun 2025 yang baru saja di terima oleh desa.

“Saya awalnya tidak mau memberi karena dipatok besarannya. Tapi karena terus ditelepon oleh pak camat, akhirnya saya berikan uang yang diminta tersebut,” terang Kades tersebut yang minta namanya tidak ditulis.

Saat dihubungi ujarnya Camat mengatakan bahwa uang yang diminta tersebut sudah kesepakatan dari 15 desa yang ada di Kecamatan Ilir Talo. Dirinya awalnya tidak mau memberikan uang tersebut, karena tidak dijelaskan peruntukannya.

“Saya sempat tanyakan uang itu untuk apa, tapi tidak mau menjelaskan. Dalih pak camat ini sudah kesepakatan. Jadi sekarang kami bingung mau SPJ kan sebagai apa uang ini,” katanya.

Menanggapi ini Camat Kecamatan Ilir Talo Zaiyadi Abdillah membantah melakukan pungutan tersebut. Dirinya mengatakan sudah dua tahun dirinya menjadi Camat Ilir Talo tidak pernah melakukan pungutan.

“Sudah dua tahun saya menjadi Camat Ilir Talo, tidak pernah saya melakukan pungutan. Jadi tidak benar tuduhan ini ding,” ucap Zaiyadi.

Zaiyadi menyebut jika ini merupakan alasan oknum yang ingin menjatuhkan dirinya sebagai Camat. Zaiyadi mengatakan dirinya hanya membantu desa untuk mencairkan dana yang menjadi hak desa tersebut.

“Sebagai Camat saya hanya membantu dalam proses pengajuan pencairan DD/ADD, agar tidak terhambat. Jadi ini ulah oknum yang mencari celah untuk menjatuhkan saya,” pungkas Zaiyadi Abdillah.(aba)

8 Pendemo Diamankan Saat Aksi Garbeta, Perusahaan dan Massa Buat Kesepakatan

Penulis

warnabengkulu

-

6 Juli 2025

0

WARNABENGKULU.CO.ID, KAUR- Delapan orang diamankan pihak kepolisian saat aksi Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat (Garbeta) Bengkulu di Kabupaten Kaur Jum’at 4 Juli 2025. Aksi massa Garbeta ini dilakukan terhadap perusahaan Sawit PT Dinamika Selaras Jaya (DSJ) yang ditenggarai belum memiliki perizinan lengkap. Diketahui 8 orang yang diamankan ini bukan warga asli Kedurang.

Aksi Garbeta menyoroti izin Hak Guna Usaha (HGU) PT DSJ yang dinilai belum mengantongi izin walau telah 18 tahun berinvestasi. Selain itu perkara tanah adat dikelola pihak perusahaan tanpa melibatkan masyarakat saat pembebasan lahan.

“Kita minta pihak perusahaan menunjukan izin dan mendengarkan keluhan masyarakat Kedurang yang tanah nenek moyang mereka masuk dalam perusahaan PT. DSJ,” ucap Ketua Garbeta, Dedi Mulyadi.

Aksi massa Garbeta dimulai pukul 16.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Masyarakat mendesak perusahaan menghentikan aktivitas produksi dan panen di tanah adat Kedurang, sebelum pihak perusahaan dapat menunjukan izin.

Sementara itu Bagian Legal PT. DSJ, Heru menerangkan bahwa HGU PT. DSJ saat ini tengah berproses di Kementerian. Terkait, aktivitas perusahaan PT. DSJ memiliki IUP untuk melakukan aktivitas panen perkebunan kelapa sawit berdasarkan IUP B atau Budidaya.

“Perusahaan memiliki IUP B, Budidaya yang artinya PT. DSJ memiliki izin usaha perkebunan untuk Budidaya yang meliputi aktivitas panen perkebunan kelapa sawit. Sedangkan HGU kita, saat ini masih berproses di Kementerian,” terang Heru.

Disisi lain, pihak kepolisian meminta agar massa membubarkan diri mengingat waktu yang sudah malam. Namun massa tetap bertahan hingga akhirnya pihak kepolisian dan massa membuat kesepakatan jika massa tidak akan berbuat anarkis di dalam perusahaan.

“Kita minta ada penanggung jawab dari warga untuk tidak anarkis dan menjaga keamanan di dalam. Selain itu tidak ada lagi selain yang di dalam untuk masuk ke lokasi lahan perusahaan,” ungkap Kapolres Kaur, AKBP. Yuriko Fernanda.

Sementara itu massa yang berada di jalan utama pintu masuk PT. DSJ enggan dibubarkan. Bahkan, sempat melawan aparat hukum sehingga dibubarkan paksa.

Pihak kepolisian juga menemukan dua senjata tajam yang dibawa pendemo. Akhirnya pihak kepolisian mengambil Tindakan tegas mengamankan 8 orang yang belakangan diketahui bukan warga Kedurang.

Akhirnya setelah ada kesepakatan Sabtu 5 Juli 2025, 48 warga Kedurang dan Ormas Gaberta memutuskan meninggalkan lahan perusahaan yang diduduki dan akan memastikan keabsahan izin perusahaan yang ditunjukan perusahaan.

“Saat ini masyarakat Kedurang telah meninggalkan lahan yang sebelumnya diduduki, usai pihak perusahaan menunjukan izin usaha,” sampai Kasat Intelkam Polres Kaur, AKP. Ahmad Khairuman.(kky)

Prajurit Lanal Bengkulu Bersihkan Monumen Tugu Hiu, Kenang Sejarah

Penulis

warnabengkulu

-

5 Juli 2025

0

Bengkulu– Prajurit Lanal Bengkulu dengan penuh semangat dan kebersamaan
Membersihkan Monumen Tugu Hiu salah satu ikon yang terkenal di Bengkulu. Yang berlokasi di Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu
Jumat (04/07/2025).

Monumen Tugu Hiu merupakan monumen Tugu Latsitarda Nusantara Angkatan X tahun 1989, Tugu ini menjadi simbol sinergi dan kolaborasi antara taruna/praja dengan masyarakat, monumen ini juga sebagai bukti napak tilas dari kegiatan Latsitarda di suatu daerah.

Danlanal Bengkulu Letkol Laut (P) Octo Manurung, ST menyampaikan
Apresiasi atas upaya seluruh elemen masyarakat yang sudah dalam menjaga dan merawat. Monumen Tugu Hiu ini termasuk salah satu monumen bersejarah TNI AL sesuai telegram KASAL, Cerminan dari kepedulian kita terhadap sejarah.

“Mari sama – sama kita jaga warisan sejarah ini agar tetap terjaga keindahannya untuk generasi mendatang, ” Ungkap Octo.

Dengan harapan Semoga kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi kita semua untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.

“Semoga menjadi contoh bagi kita untuk menjaga kebersihan dan kelestarian dari Monumen Tugu Hiu ini, ” Demikian Octo. (Btg)

Sonti Bakara, S.H Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Reses, Masyarakat Minta UMKM dan Saluran Air

Penulis

warnabengkulu

-

4 Juli 2025

0

Bengkulu Tengah- Sonti Bakara, S.H Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu mengadakan reses di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, pada Kamis (03/07/2025). Masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sudah terjadwal di DPRD Provinsi Bengkulu untuk masing-masing perwakilan Dewan dapat mengelilingi dapil wilayah masing-masing yang terjadwal pada 01-07-2025 hingga 05-07-2025 masuk dalam masa Sidang II.

Kegiatan dihadiri ratusan peserta dan tamu undangan lainnya.

Sonti Bakara, S.H Menyampaikan reses ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan ketika akan dilaksanakannya penyusunan APBD 2026. Antusias masyarakat begitu tinggi, sehingga ada harapan mereka untuk dapat mewujudkan aspirasi terkait UMKM, saluran air, serta sumur bor. Dikarenakan dekat dengan laut sehingga air dari sumur bor terasa payau.

Di satu sisi rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah patut bangga karena pembangunan jalan Provinsi di bangun dengan nilai yang fantastis yang belum pernah terjadi pada kepemimpinan sebelumnya. Pajak Opsen kendaraan sedang di upayakan untuk turun.

“Dengan adanya reses ini menyerap seluruh aspirasi kendala yang terjadi di masyarakat. Nantinya akan kita sampaikan kepada seluruh DPRD dan Pemerintah Provinsi terkait kendala yang terjadi ini, ” Ungkap Sonti.

Sementara menurut Kepala Desa Pekik Nyaring Noval Ananta, M.H melalui Kepala Dusun IV Sanyono mengatakan adanya kendala UMKM yang kurang di perhatikan. Ada juga saluran air, sumur bor dan Siring. Sehingga meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.

” Minta tolong untuk diperhatikan masyarakat sini Bu. Semoga dengan reses ini suara aspirasi kami dapat di tanggapi,” tutup Sanyono.(Btg)