WARNABENGKULU.CO.ID, SELUMA- Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KKPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Sidomulyo tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksi.

Akibatnya dua warga yakni Enung dan Mimin tidak dapat menggunakan hak suara pada pemilu 2024 ini. Dua warga ini mengalami sakit parah, sehingga tidak bisa datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan.

“Orang tua saya ini habis operasi karena sakit gagal ginjal. Saya sudah lapor ke petugas KPPS tapi tidak dilayani,” terang Jefrianto kepada Warnabengkulu.co.id malam ini (14/2/2024).

Dijelaskan Jefrianto, dirinya telah menyampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga Ketua KPPS TPS 5 jika ibunya sakit, tidak bisa datang ke TPS. Namun sampai waktu pencoblosan ditutup, tak seorangpun petugas KPPS datang.

“Saat melapor ke KPPS saya sudah bawa undangan memilih ibu saya ini. Tapi oleh anggota KPPS disuruh bawa pulang, nanti akan didatangi ke rumah. Ditunggu sampai malam ini, tak ada petugas yang datang,” kesal Jefrianto.

Jefrianto sangat menyayangkan tindakan KPPS TPS 5 Kelurahan Sidomulyo yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan ini. Sesuai aturan jika pemilih tidak bisa datang ke TPS karena sakit parah, maka petugas KPPS wajib mendatangi warga tersebut untuk melakukan pencoblosan.

“Ibu saya ini sangat ingin mencoblos, tapi karena petugas KPPS yang tidak bertanggungjawab ini ibu saya tidak bisa menggunakan hak suara,” katanya.

Dirinya meminta ada tindakan tegas dari pihak terkait atas kejadian ini. Karena ini sangat merugikan pemilih yang memiliki hak untuk menggunakan hak suara.

Sementara itu menyikapi ini Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Sidomulyo Yulius Gumelar belum mau berkomentar banyak. Karena masih fokus melakukan penghitungan suara.

“Kita masih menunggu keputusan PPS, jadi belum bisa memberikan komentar,” jawabnya singkat.(aba) 

WARNABENGKULU.CO.ID, SELUMA– Mantan Bupati Seluma Murman Efendi dalam waktu dekat kembali akan menyurati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma. Ini terkait ganti rugi lahan taman patung Kuda yang sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pemkab Seluma.

“Sampai saat ini belum ada progres ganti rugi lahan ini. Saya akan surati lagi Pemkab Seluma menanyakan ini,” terang Murman.

Dijelaskan Murman yang akrab disapa Ujang Puguk ini, telah ada kesepakatan antara dirinya dengan Pemkab Seluma untuk ganti rugi lahan taman patung Kuda ini. Awalnya disepakati akan dibayarkan di APBD Perubahan 2023, namun batal dan sampai saat ini belum ada kejelasan.

“Ini sudah masuk bulan kedua tahun 2024, belum juga ada kabar,” ucapnya.

Jika Pemkab Seluma menginginkan lahan taman patung kuda ini ucap Murman, maka segeralah proses ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati yakni sebesar Rp 1 Miliar. Namun jika tidak, maka lahan tersebut akan dimanfaatkan.

“Saya mau kejelasan dari Pemkab Seluma, saya tidak mau digantung begini. Kalau jadi mana ganti ruginya, kalau tidak jadi saya akan gusur lahan itu,” kata Murman.

Dirinya masih menahan sabar kata Murman, walau sebenarnya Pemkab Seluma telah melanggar kesepakatan. Kesepakatan ganti rugi akan dianggarkan di APBD Perubahan 2023, sementara ini sudah tahun 2024.

“Kabar-kabarnya di APBD 2024 juga batal dianggarkan. Jadi silahkan masyarakat menilai sendiri, siapa yang melanggar di sini,” tukasnya.

Tokoh pendiri Kabupaten Seluma ini juga menyayangkan Pemkab Seluma telah merubah makna patung Kuda yang telah dibuat tersebut. Awalnya kereta yang ditarik kuda tersebut membawa penumpang Forkopimda lengkap, namun kini telah berganti ornamen buah-buahan.

“Tapi kesampingkan la dulu itu, karena lain pemimpin lain pula pemikirannya. Saya fokus ke ganti rugi saja dulu,” tuturnya.

Murman tidak menampik akan menggusur lahan taman patung kuda yang berada di komplek perumahan dinas Pemkab Seluma tersebut. Jika Pemkab Seluma tidak segera memproses ganti rugi yang telah disepakati.

“Kita tunggu saja selesai Pemilu ini. Jika memang tidak ada kejelasan, terpaksa kita gusur lahan itu,” sampainya.

Sementara itu sebelumnya Kadisperkimhub Seluma Erlan Suadi mengatakan bahwa anggaran pembebasan lahan taman patung kuda ini sudah ada di APBD Perubahan 2023. Namun karena waktu yang singkat ganti rugi belum dapat diproses.

Sebab harus ada iventarisir dulu oleh Bagian Tapem, dikarenakan disekitar lahan taman patung kuda ini telah banyak yang diganti rugi.

“Karena waktunya singkat, jadi proses ganti rugi tidak dilanjutkan lagi,” ujarnya.

Erlan memaparkan pada tahun 2021 wewenang pembebasan lahan ini ada di Bagian Tapem Setda Seluma. Namun di tahun 2023 terjadi perubahan, wewenang ini ada di Disperkimhub. Namun demikian tidak semerta-merta semua menjadi kewenangan dinas yang dipimpinnya ini.

“Tahun 2024 ini belum dapat dianggarkan, karena kita akan menghadapi Pilkada. Namun terkait ini akan dikoordinasikan terlebih dahulu ke kantor jasa penilaian publik,” demikian Erlan. (aba)

WARNABENGKULU.CO.ID, SELUMA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengeluarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pilkada 2024. Sesuai PKPU tahapan telah dimulai sejak 26 Januari lalu, yakni perencanaan program dan anggaran.

Di Kabupaten Seluma Pilkada ini terancam tidak dapat dilaksanakan. Lantaran sampai saat ini, anggaran hibah Pilkada belum ada kejelasan. KPU Seluma mengklaim belum bisa melaksanakan tahapan, karena belum tersedianya anggaran.

“PKPU yang mengatur jadwal dan tahapan Pilkada ini telah keluar. Tapi kami belum bisa melaksanakan, karena anggarannya belum ada,” terang Ketua KPU Seluma Henri Arianda.

Ia mengatakan tidak bisa berbuat karena belum adanya anggaran ini. Walau seyogyanya tahapan Pilkada telah dimulai 26 Januari lalu dengan tahapan perencanaan program dan anggaran.

“Seharusnya memang telah kita mulai dengan perencanaan program dan anggaran. Ini anggaran saja belum ada, jadi belum bisa kita buat perencanaannya,” ucap Henri.

Untuk itu kata Henri, pihaknya kembali akan menyurati Pemkab Seluma menanyakan anggaran hibah yang telah disepakati dalam NPHD.

“Kita akan surati lagi Pemkab Seluma, menanyakan anggaran ini. Juga akan melapor ke KPU Provinsi terkait anggaran pilkada yang belum ada kejelasan ini,” katanya.

Ketika ditanya bahwa sebelumnya Pemkab Seluma telah mentransfer Rp 5 Miliar ke Rekening KPU di Bank BSI, Ketua KPU mengatakan belum mengetahui. Namun jika itu pun ada, pihaknya belum bisa menerima. Lantaran menyalahi, tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam NPHD dan SE Kemendagri.

“Belum ada pemberitahuan ke kami soal ini. Lagian kan jelas untuk hibah Pilkada ini 40 persen di APBD Perubahan 2023 dan 60 persen di APBD Murni 2024. Kami tidak mau menyimpang dari ini,” ungkapnya.

Jika dana hibah Pilkada ini memang belum tersedia tambahnya maka pihaknya juga akan berkoordinasi ke KPU Provinsi. Tidak menutup kemungkinan juga akan disampaikan ke KPU RI dan Kemendagri.

“Waktu pelaksanaan Pilkada ini singkat, sementara tahapannya banyak dan itu semua harus dilaksanakan. Jadi Pemkab Seluma jangan remeh, karena ini hajatan nasional,” sampainya.

Untuk diketahui anggaran hibah Pilkada ini telah disepakati oleh Pemkab Seluma dan KPU selaku penyelenggara. Kesepakatan ini telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani.

Besarannya Rp 26 miliar yang alokasinya 40 persen di APBD Perubahan 2023 dan 60 persen di APBD murni 2024. Namun sampai saat ini anggaran tersebut belum terpenuhi, Pemkab Seluma baru mentransfer Rp 5 Miliar melalui rekening BSI KPU Seluma.

Namun uang ini belum diterima oleh KPU Seluma, lantaran besarannya tidak mencapai 40 persen sesuai NPHD dan SE Kemendagri. Jika menurut NPHD dan SE Kemendagri anggaran hibah 40 persen ini sebesar Rp 10,4 Miliar.(aba)