WARNABENGKULU.CO.ID,SELUMA– Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma saat ini menghentikan sementara penyelidikan dugaan penyelewengan dana Isentif fiskal stunting Rp 5,7 Miliar tahun 2023. Penghentian sementara ini dikarenakan Tim Pidsus Kejari Seluma masih fokus menuntaskan perkara tukar guling lahan Pemkab Seluma.

“Kita berhentikan sementara, nanti habis lebaran idul fitri kembali kita garap lagi dana fiskal stunting ini,” kata Kajari Seluma Wuriadi Paramitha melalui Kasi Pidsus Ahmad Gufroni.

Saksi telah banyak yang dipanggil dan mintai keterangan termasuk OPD penerima alokasi dan Isentif fiskal stunting kata Kasi Pidsus. Sehingga telah ada titik terang dugaan penyelewengan dana bantuan Kemenkeu untuk penanganan stunting di akhir tahun 2023 tersebut.

“Bagaimana lanjutnya nanti kita pelajari dulu. Apakah langsung gelar perkara atau kembali akan melakukan pemanggilan saksi,” terang Kasi Pidsus.

Pihaknya akan mengungkap dan mengusut perkara stunting ini tuntas ucap Kasi Pidsus. Namun untuk membuktikan dugaan penyelewengan masih memerlukan waktu untuk pulbaket yang dibutuhkan.

“Yang kita lidik ini adalah realisasi uang negara. Jadi sekecil apapun harus ada pertanggungjawabannya. Dan realisasi harus sesuai dengan peruntukannya,” sampai Kasi Pidsus.

Sekedar mengingatkan diusutnya dana Isentif fiskal stunting yang diterima Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pemkab Seluma Rp 5,7 Miliar tahun 2023 oleh Kejari Seluma. Karena ada dugaan dana yang diperuntukkan untuk percepatan penurunan stunting tersebut disalahgunakan.

Dana tersebut dialokasikan ke OPD yang terkait dengan penurunan stunting, padahal di OPD tersebut talah ada anggaran yang dialokasikan. Sehingga oknum yang mengatur alokasi dana stunting ini meminta OPD menyiapkan SPJ ganda untuk pertanggungjawaban dana stunting tersebut.(aba) 

WARNABENGKULU.CO.ID, SELUMA– Triwulan pertama tahun 2024 akan segera berakhir. Namun belum satu pun proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Seluma dilakukan lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat daerah (Setda) Seluma.

Padahal diketahui tahun 2024 ini, Dikbud Seluma kembali mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kemendikbud untuk rehab dan pembangunan sarana pendukung sekolah yang besarannya mencapai Rp 27,9 miliar.

“Belum ada masuk kalau proyek di Dikbud, sampai saat ini belum ada yang siap untuk dilelang,” terang Kabag UKPBJ, Budiman, Selasa (26/3/2024).

Dikatakan Kabag UKPBJ, untuk proyek di Dikbud yang telah masuk adalah perencanaan. Itupun untuk proyek yang anggaranya di bawah Rp 200 juta atau proyek penunjukan langsung (PL).

“Kalau yang proyek PL sudah ada beberapa yang masuk ke kami, namun untuk perencanaannya. Kalau proyek yang tender, belum ada sampai saat ini,” kata Budiman.

Menyikapi ini Kadis Dikbud Seluma Farzian belum dapat dimintai keterangan. Di hubungi via whatsapp tidak didapat jawaban, dan di datangi ke kantor untuk konfirmasi, tidak dapat diganggu karena rapat.

Untuk diketahui di tahun 2024 ini Dikbud Seluma, mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp 27,9 Miliar dari Kemendikbud. Anggaran ini untuk pembangunan fasilitas dan sarana pendukung pendidikan serta rehab sekolah. Rincian alokasi anggaran tersebut, Rp 16,9 Miliar untuk Bidang SMP dan Rp 11 Miliar untuk Bidang SD dan PAUD.

Untuk Bidang SMP ada 13 sekolah yang mendapat alokasi anggaran ini. Rehab 13 SMP ini meliputi rehab ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang tata usaha dan mushola. Sekolah penerima rehab ini sesuai dengan usulan yang disampaikan ke Kemendikbud.

Adapun 13 SMP yang dilakukan perehaban tahun 2024 ini yakni SMPN 02, 20, 15, 16,13, 04,14, 28, 25, 37 dan SMPN 21yang anggaranya bersumber dari dana DAK. Sementara dari dana DAU ada dua SMP yaitu SMPN 29 dan SMPN 30.

WARNABENGKULU.CO.ID, SELUMA- Jika tidak ada kendala, besok (26/3/2024) DPRD Seluma akan memanggil kepala desa, BPD serta tokoh masyarakat Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo.

DPRD Seluma akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menyikapi rencana pemecatan Kepala Desa Dusun Baru pada 1 April mendatang oleh Pemkab Seluma. Surat undangan kepada pihak yang diminta hadir juga telah disampaikan ke penerimanya.

Waka 2 DPRD Seluma Samsul Aswajar mengatakan RDP ini digelar karena pihaknya melihat ada kejanggalan pada rencana pemecatan Kepala Desa Dusun Baru yang dijadwalkan pada 1 April mendatang.

“Jadi kita gelar RDP, untuk mencari kebenaran dari permasalahan yang terjadi di Desa Dusun Baru. Kami tidak mau pemecatan ini nanti kembali blunder untuk Pemkab Seluma,” kata Samsul.

Dengan RDP ini diharapkan dapat memberikan kejelasan polemik yang terjadi kata Samsul. Sehingga semua jelas dan gamblang, yang selanjutnya dapat disimpulkan langkah yang harus diambil atas perkara ini.

“Semua kita hadirkan dalam RDP ini, termasuk perempuan yang diisukan selingkuh dengan pak Kades. Sehingga semua akan jelas kebenarannya,” ucap Waka 2.

Hasil RDP akan di sampaikan ke Pemkab Seluma tukas Waka 2. Agar dapat menjadi pertimbangan sebelum SK pemberhentian Kepala Desa Dusun Baru di terbitkan.

“Kami tidak ingin ada yang terzalimi. Kami gelar RDP ini semata untuk mencari kejelasan atas permasalahan yang terjadi. Jangan sampai SK pemberhentian di keluarkan lalu digugat dan Pemkab Seluma kalah lagi. Jadi hari benar teliti,” sampai Samsul Aswajar.(aba) 

WARNABENGKULU.CO.ID, SELUMA– Per 1 April mendatang, Ibrani Kepala Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati Seluma Erwin Octavian.

Ini memenuhi tuntutan warga yang menggelar aksi Kamis (21/3/2024), sehingga Wabup Gustianto dan Sekda H. Hadianto yang saat itu menemui perwakilan warga memberikan keputusan akan memenuhi tuntutan warga untuk memberhentikan kepala desa Dusun Baru Per 1 April mendatang.

Menyikapi ini Wakil Ketua (Waka) 2 DPRD Seluma Samsul Aswajar mengingatkan agar Bupati Seluma tidak gegabah memberikan keputusan memberhentikan kepala desa (Kades) Dusun Baru, harus di kaji dan dipikirkan ulang sebelum SK pemberhentian tersebut diterbitkan.

“Dikaji dan ditelaah lagi, jangan gegabah. Karena ini menyangkut hidup seseorang, jangan sampai nanti ada yang terzalimi,” pesan Samsul, Minggu (24/3/2024).

Samsul mengingatkan bahwa bergulirnya perkara ini karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh kepala desa. Namun ini mental dan tidak dapat dibuktikan, sehingga masyarakat yang kontra beralih ke isu lain menyebut bahwa Kades sangat arogan dalam memimpin.

“Kita tidak membenarkan yang salah begitupun sebaliknya. Cuma kami tidak ingin keputusan yang diambil bupati salah, pertimbangkan dan kaji sekali lagi untuk menerbitkan surat pemberhentian itu. Jangan sampai nanti blunder,” ungkap Samsul Aswajar.

Jangan sampai kejadian Kades Padang Kelapo terulang lagi kata Samsul. SK pemberhentian di PTUN kan dan akhirnya Pemkab Seluma kalah dan harus mengaktifkan kembali Kades Padang Kelapo.

“Kami dewan hanya mengingatkan, selaku kami fungsi pengawasan. Kami tidak ingin bupati salah dalam memutuskan, yang akhirnya akan menjadi konflik dan ujungnya masyarakat yang menjadi imbasnya,” pungkas Samsul.(aba)