Beranda blog Halaman 30

Bupati Seluma Teddy Rahman Terpilih Sebagai Ketua Dewan Penasehat IKA UNDIP Bengkulu

0
IKA UNDIP- Bupati Seluma Teddy Rahman, SE, MM terpilih sebagai Ketua Dewan Penasihat IKA UNDIP Bengkulu yang digelar di Balai Raya Semarak Bengkulu Senin malam 28 Juli 2025

WARNABENGKULU.CO.ID, BENGKULU— Bupati Seluma Teddy Rahman, SE., MM secara resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Penasehat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) Bengkulu. Pelantikan ini berlangsung dalam rangkaian acara penyambutan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., yang digelar oleh IKA UNDIP Bengkulu di Balai Raya Semarak Bengkulu Senin malam 28 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Teddy Rahman menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran alumni sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, sekaligus sebagai agen perubahan sosial yang berdampak.

“Sebuah kehormatan dan amanah yang saya terima untuk bersama-sama membangun jaringan alumni yang solid dan berdampak bagi kemajuan daerah,” ujar Teddy.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara alumni dengan pemerintah, termasuk dalam mendukung program-program nasional seperti perlindungan pekerja migran Indonesia, yang menjadi fokus utama dari Menteri P2MI.

Kehadiran tokoh nasional seperti Abdul Kadir Karding menambah semarak acara yang berlangsung hangat dan penuh inspirasi. IKA UNDIP Bengkulu dinilai mampu menjadi wadah pemersatu lintas generasi alumni sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Teddy juga mengucapkan selamat menjalankan amanah kepada pengurus harian IKA UNDIP Provinsi Bengkulu yang dinahkodai Nirmawan, Wakil Ketua Wilyan Bachtiar, Sekretaris Asep Suparman, Wakil Sekretaris Adam Isnaini, Bendahara Putrawansyah Syabirin dan Wakil Bendahara Jhon Men Fitra dan beserta seluruh anggota pengurus lainnya.

Mengakhiri sambutannya, Teddy Rahman mengajak seluruh alumni untuk terus menjaga kekompakan dan semangat kontribusi bagi daerah.

“Saya percaya, peran alumni tidak hanya sekadar menjaga tali silaturahmi, tetapi juga sebagai agen perubahan dan mitra strategis pembangunan, termasuk dalam mendukung perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Guyub rukun bocahé dewe. Bersama, kita kuat. Bersama, kita berdampak.” pungkasnya.(aba)

Kapolres Seluma Bonar Ricardo Minta Babinkamtibmas Siaga, Awasi dan Cegah Potensi Kebakaran

0
APEL SIAGA- Kapolres Seluma AKBP Bonar Ricardo P Pakpahan mengecek mobil PBK saat apel siaga Satgas Kebakaran di halaman Mapolres Seluma Senin pagi 28 Juli 2025

WARNABENGKULU.CO.ID, SELUMA– Kapolres Seluma AKBP Bonar Ricardo P Pakpahan meminta personil Babinkamtibmas yang tersebar di Polsek jajaran untuk selalu siaga terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran baik perumahan masyarakat, maupun hutan dan lahan atau Karhutla.

Kapolres mengatakan Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak dalam kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran. Sehingga harus selalu memantau dan mengawasi wilayah yang menjadi tempat penugasan.

“Seluruh Bhabinkamtibmas mohon ini menjadi perhatian. Awasi dan pantau wilayah tugasnya, Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak dalam kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran,” sampai Kapolres Seluma saat memimpin apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran di halaman Mako Polres Seluma Senin pagi 28 Juli 2025.

Untuk itu ucap Kapolres Bhabinkamtibmas harus gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari sistem pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak kebakaran secara terorganisir, terpadu, cepat dan tanggap.

“Sosialisasikan ke masyarakat tentang bahaya kebakaran dan juga larangan untuk melakukan pembakaran baik untuk pembukaan lahan baru dan lainnya yang rawan terjadi kebakaran,” kata Bonar.

Apel gelar pasukan ini lanjut Kapolres, merupakan bagian dari sarana untuk mengumpulkan kapasitas daerah, sarana dan prasarana untuk menguji kemampuan dan keterampilan dalam mobilitas sumber daya serta pengoprasian sarana dan prasara penanggulangan kebakaran rumah.

“Kegiatan ini bukan seremonial belaka, tetapi merupakan manifestasi kesiapan pemerintah daerah, TNI, Polri dan stakholder terkait dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi kebakaran baik lahan maupun rumah atau bangunan,” ungkap Kapolres.

Kapolres mengatakan di kabupaten Seluma masih banyak rumah warga semi permanen sehingga rawan kebakaran. Selain itu kebiasaan masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan melakukan pembakaran.

“Kita harapkan kebakaran ini dapat selalu dicegah. Sebab itu sinergisitas personel yang tergabung dalam satgas kebakaran dapat selalu terjalin dengan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing,” tutup Kapolres Seluma.(aba)

Destita Khairilisani Apresiasi Pemprov Bengkulu, Dorong Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri

0
APRESIASI PEMPROV-Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemprov BengkuluPemerintah Provinsi Bengkulu yang telah sukses menghadirkan Migrant Center

WARNABENGKULU.CO.ID, BENGKULU-Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap upaya kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Pusat, serta berbagai institusi dalam menghadirkan Migrant Center.

Hal itu ia sampaikan usai peluncuran berbagai program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam ajang Merah Putih Expo 2025 yang berlangsung di Aula Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Senin (28/7/2025). Peluncuran disaksikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Dirjen Kemenkes, dan institusi lainnya.

Destita menegaskan inisiatif ini merupakan hasil nyata dari kerja bersama yang telah dirintis sejak audiensi dengan Kementerian P2MI di Senayan.

“Ini kan juga tidak terlupa dari audiensi kita di Senayan. Alhamdulillah, ini merupakan bukti nyata kerja sama antara pemerintah daerah, wakil daerah, dan pemerintah pusat untuk mendukung salah satu program Presiden dalam membuka lapangan kerja, baik di dalam maupun luar negeri,” ujarnya.

Ia secara khusus memuji langkah cepat Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang mampu menangkap peluang strategis untuk memperkuat peran Bengkulu dalam skema penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

“Gerakan Pak Gubernur ini luar biasa. Pembentukan Migrant Center di Bengkulu termasuk yang pertama di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujarnya.

Destita juga menyoroti kesiapan Poltekkes Kemenkes Bengkulu sebagai salah satu institusi yang secara aktif menyiapkan lulusan tenaga kesehatan untuk bekerja di luar negeri.

“Poltekkes sangat cepat merespons, apalagi banyak alumninya yang sudah bekerja di luar negeri. Ini tentu kita dukung penuh, karena kebutuhan tenaga kesehatan di luar negeri sangat tinggi,” ungkap Destita yang juga berlatar belakang tenaga kesehatan.

Apoteker lulusan Universitas Indonesia itu menambahkan, Indonesia saat ini menghadapi bonus demografi, dan para lulusan bidang kesehatan bisa menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjawab kebutuhan pasar kerja internasional.

Senator kerudung putih juga berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong program ini agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. “Targetnya seribu pekerja migran dari Bengkulu. Melihat antusiasme peserta dan kesiapan program, dengan sosialisasi yang baik dan persiapan yang matang, InsyaAllah target ini bahkan bisa terlampaui,” pungkasnya.

Sementara itu Menteri Abdul Kadir menyampaikan sejumlah poin penting terkait kebijakan pemerintah dalam upaya melindungi dan menempatkan PMI secara aman dan bermartabat.

Menteri Abdul Kadir menegaskan bahwa saat ini pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah mentransformasi lembaga sebelumnya yang hanya berbentuk badan menjadi kementerian penuh.

“Dulu hanya badan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi sekarang sudah menjadi Kementerian. Artinya, segala proses terkait pekerja migran mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga penempatan berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan Presiden Prabowo memiliki visi besar dalam bidang ketenagakerjaan, termasuk perlindungan bagi PMI. Salah satu prioritas pemerintah adalah memastikan anggaran negara difokuskan pada kegiatan yang menghasilkan lapangan kerja nyata.

“Kita menyadari Indonesia sedang menikmati bonus demografi, di mana 70 persen penduduknya adalah usia produktif. Ini bisa menjadi berkah, tapi juga bencana bila tidak dikelola dengan baik,” ungkapnya.

Menteri juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap PMI agar tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa pada periode kepemimpinannya, fokus utamanya bukan hanya pada pelindungan, tetapi juga pada peningkatan dan perluasan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara sah dan terstruktur.

Selain peluncuran KUR PMI, kegiatan Merah Putih Expo 2025 juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda penting lainnya, seperti Launching Migrant Guadience Centre, Launching Kelas Industri, Launching Pelepasan PMI G to G Jepang, dan job fair.

Kegiatan ini diikuti oleh 1.000 peserta, melibatkan 40 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan 40 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) binaan BP3MI Sumatera Selatan.(aba)

Senator RI Destita Khairilisani: Perlindungan Anak Merupakan Fondasi Wujudkan Indonesia Emas 2045

0
SUKSESKAN MBG- Senator RI Apt Destita Khairilisani, S.Farm, M.S.M menngajak BPOM Bengkulu bersinergi untuk mensukseskan program MBG di Provinsi Bengkulu

WARNABENGKULU.CO.ID, BENGKULU— Senator DPD RI dapil Bengkulu, Apt Destita Khairilisani, S.Farm, MSM, menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai fondasi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikannya dalam sambutan video pada Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 yang digelar di Sentra Dharma Guna Bengkulu, Kamis (24/7/2025).

Dalam sambutannya, Senator Destita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momen HAN sebagai komitmen bersama, bukan sekadar seremoni belaka.

“Tema tahun ini Anak Terlindungi, Indonesia Maju mengingatkan kita semua akan tanggung jawab bersama dalam menjamin hak-hak anak—mulai dari hak hidup, tumbuh dan berkembang, pendidikan yang layak, hingga perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi,” ujarnya.

Destita juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi anak-anak saat ini seperti pernikahan usia anak, kekerasan berbasis gender, bullying, hingga ancaman digital. Ia menegaskan komitmennya di parlemen:

“Sebagai anggota DPD RI, saya akan terus mendorong agar kebijakan nasional dan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.”

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada Sentra Dharma Guna Bengkulu yang telah berperan besar dalam menyediakan pengasuhan, pendampingan, dan pemberdayaan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian negara, termasuk anak dengan disabilitas, anak korban kekerasan, dan mereka yang berada dalam situasi rentan.

“Saya percaya anak-anak Bengkulu adalah anak-anak hebat, kreatif, berbakat, dan memiliki semangat juang tinggi. Tugas kita adalah memastikan mereka tidak hanya tumbuh, tapi juga merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan dalam pembangunan,” tegasnya.

Peringatan Hari Anak Nasional 2025 di Bengkulu berlangsung meriah dan penuh keceriaan. Tema nasional “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045” tercermin dalam setiap aktivitas yang melibatkan langsung anak-anak dari berbagai latar belakang.

Suasana semakin hidup dengan penampilan anak-anak dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 06 Bengkulu yang membawakan beragam pertunjukan seni—tarian, musik dol, nyanyian, puisi, hingga pidato yang menggugah semangat. Acara ini juga diikuti oleh anak-anak TK, LKS, dan sejumlah undangan.

Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu, Syam Wuryani, menyampaikan bahwa HAN adalah ajang refleksi atas komitmen semua pihak dalam menjamin tumbuh kembang anak.

“Anak Hebat, Indonesia Kuat’ bukan sekadar tema, tapi janji kita semua untuk mengawal anak-anak menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Komitmen untuk melindungi anak juga datang dari Baznas Provinsi Bengkulu, yang disampaikan oleh Wakil Ketua III, Meriyani, S.I.Kom, MH.

“Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan HAN 2025 ini. Baznas senantiasa mendukung pemenuhan hak-hak anak dan siap bersinergi dengan seluruh pihak,” jelas Meriyani.(aba)

BKD Ngotot Ke DPRD Seluma Bengkulu, Minta Anggaran Fiskal Stunting 2024 Kembali Dianggarkan di APBDP 2025

0
TUTUP SEMENTARA- Anggota DPRD Seluma Novi Eriyan Andesca, S.Sos dikonfirmasi Rabu siang (29/4/2026) menyebut akan mengawal proses penyelidikan pencemaran lingkungan DLH terhadap dugaan pencemaran limbah PT SSL. Nofi juga meminta PT SSL tutup beroperasi sementara selama proses penyelidikan berlangsung

WARNABENGKULU.CO.ID, SELUMA– Terkuaknya pengalihan anggaran isentif fiskal stunting tahun 2024 sebesar Rp 5,6 Miliar membuat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu seperti kebakaran jenggot.

BKD Seluma ngotot ke DPRD Seluma agar anggaran ini dikembalikan di APBD Perubahan 2025. Karena BKD berdalih telah mendapat surat dari Kemenkeu agar anggaran stunting yang dialihkan untuk peruntukan lain tahun 2024 ini dikembalikan di APBDP 2025.

Terkait adanya permintaan BKD untuk mengembalikan anggaran fiskal stunting ini dibenarkan Ketua Fraksi PDIP yang juga anggota Banggar DPRD Seluma Nofi Eriyan Andesca.

Nofi mengatakan permintaan pengembalian anggaran stunting Rp 5,6 Miliar disampaikan langsung Kepala BKD Seluma Sumiati, saat rapat Banggar yang digelar DPRD Seluma minggu lalu.

“Iya benar itu, saat rapat Banggar Kepala BKD yang menyampaikan langsung. Mohon agar anggaran stunting 2024 ini di kembalikan di APDP 2025,” terang Nofi kepada Warnabengkulu.co.id Minggu 27 Juli 2025.

Menurut Nofi yang juga mantan Ketua DPRD Seluma 2019-2024 ini, permintaan Kepala BKD Seluma ini terkesan lucu dan tak masuk akal. Sebab hal ini tidak mungkin bakal di penuhi, karena anggaran tersebut sudah jelas dialihkan dan menjadi catatan khusus BPK RI.

“Pengalihannya tanpa melibatkan DPRD, sekarang ngotot anggaran itu minta dikembalikan di APBDP 2025. Jadi lucu dan ini tidak mungkin kami akomodir,” kata Nofi.

Apalagi sambung Nofi, pengalihan anggaran ini telah menjadi catatan khusus BPK RI yang dituangkan dalam LHP 2025. Jelas sangat menyalahi, jika DPRD mengakomodir dan memasukan kembali anggaran ini di APBDP 2025.

“Mungkin nanti kami akan panggil dulu Ketua TPPS juga OPD penerima dana stunting 2024. Informasi yang kami dapat ada OPD yang menolak, namun tetap input di SIPD,” tukas Nofi.

Seharusnya ujar Nofi, jika anggaran ini tidak direalisasikan oleh OPD menjadi Silpa di tahun 2024. Namun kenyataannya anggaran ini dialihkan untuk peruntukan lain oleh TAPD saat itu.

“Intinya kami DPRD tidak akan mengembalikan anggaran ini di APBDP 2025. Kalau kami anggarakan jelas kami yang akan bermasalah,” tegasnya.

Senada juga disampai Ketua Komisi 1 DPRD Seluma Hendri Satrio. Hendri juga membenarkan jika Kepala BKD meminta anggaran stunting Rp 5,6 Miliar tahun 2024 ini dikembalikan di APBDP 2025.

“Iya benar itu, tapi kami tegas tidak akan mengakomodir. Karena jelas ini sangat menyalahi, sama saja kami membuka pintu penjara kalau kami anggarkan kembali,” sampai Politisi muda PAN ini.

Sementara itu Kepala BKD Seluma Sumiati tidak merespon saat wartawan Warnabengkulu.co.id ingin mengkonfirmasi ini. Pesan whatsapp yang dikirim tidak dibalas. Demikian juga telepon tidak diangkat saat Warnabengkulu.co.id menghubungi nomor pribadinya.

Informasi yang beredar, pengalihan anggaran stunting Rp 5,6 Miliar tahun 2024 ini telah dilirik oleh APH. Informasi yang didapat juga, APH telah berkoordinasi dan pamit ke Bupati Seluma akan mengusut pengalihan anggaran ini. (aba)

Wabup Seluma Gustianto Minta Dugaan Perselingkuhan Kades Taba Di proses, Inspektorat Pilih Bungkam

0
USUT DUGAAN SELINGKUH- Wakil Bupati Seluma Drs.H. Gustianto memastikan akan memproses dugaan perselingkuhan Kades Taba, dirinya telah meminta Inspektorat untuk turun. Namun Inspektorat memilih bungkam saat akan dikonfirmasi wartawan

WARNABENGKULU.CO.ID, SELUMA– Pasca di datangi masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemarin 22 Juli 2025. Wakil Bupati Seluma H. Gustianto langsung angkat bicara, menanggapi dugaan perselingkuhan Kades Taba Kecamatan Talo Kecil berinisial SN.

Wakil Bupati menegaskan sudah meminta Inspektorat untuk melakukan investigasi dan klarifikasi. Untuk memastikan kebenaran informasi yang telah disampaikan masyarakat dan anggota BPD tersebut.

“Kita tindaklanjuti laporan masyarakat ini. Saya sudah minta Inspektorat untuk turun, melakukan investigasi dan klarifikasi kepada yang bersangkutan (Kades dan Wakil Ketua BPD, red),” sampai Wakil Bupati usai menghadiri Paripurna di DPRD Seluma Rabu 23 Juli 2025 lalu.

Dikatakan Wabup, Pemkab Seluma tidak akan mentolerir dan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada Kades Taba selingkuhannya berinisial Ms tersebut. Jika memang nantinya terbukti, perselingkuhan tersebut benar adanya seperti yang disampaikan masyarakat.

“Sanksi tegas pasti kita berikan, jika nanti memang benar Kades dan wakil Ketua BPD ini berselingkuh,” tegas Gustianto.

Sementara itu Kepala Inspektorat Seluma Marahalim memilih bungkam dan menghindar dari wartawan yang meminta tanggapan terkait perintah Wakil Bupati untuk memproses dugaan perselingkuhan Kades dan wakil Ketua BPD Desa Taba ini.

Warnabengkulu.co.id mendatangi kantor Inspektorat untuk mengkonfirmasi perihal ini, Kepala Inspektorat enggan menemui. Dihubungi melalui telepon dan pesan whatsapp, juga tidak di balas.

Disisi lain, Kades Taba SN juga tidak bisa dimintai keterangan dan tanggapan menyikapi dugaan perselingkuhan dirinya ini. Sama halnya dengan wakil Ketua BPD, Ms. Semua memilih bungkam dan enggan memberikan komentar maupun bantahan.(aba)

Pemerintah Desa Sidodadi Gelar Rembuk Stunting dan Musyawarah RKPDes 2026

0

Bengkulu Tengah- Pemerintah Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar rembuk stunting atasi pencegahan stunting dan musyawarah RKPDes 2026, pada Kamis (24/07/2025).
Kegiatan dihadiri Camat Pondok Kelapa, Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Desa dan perangkatnya, BPD dan anggota, kader posyandu dan masyarakat.

Rembuk stunting dan APBDes adalah kegiatan yang dilakukan untuk membahas pencegahan dan penanganan stunting serta memasukkannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Rembuk stunting merupakan bagian dari pra musyawarah desa. Rembuk stunting ini merupakan salah satu rangkaian pramusyawarah desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2026, juga menjadi amanat Pemerintah Pusat dan Kabupaten terhadap pemerintah desa agar memprioritaskan penggunaan dana desa tahun 2024 untuk pencegahan dan penanganan stunting.

Menurut Kepala Desa Sidodadi Heru Susanto, S.Pd mengatakan adapun usulan yang akan diajukan yakni Pasang siring lingkungan,
Buka badan jalan, Sumur bor, Rabat beton.

“Pembangunan yang diajukan dapat bermanfaat untuk masyarakat, nantinya akan dirumuskan kembali usulan yang akan terealisasi,” Ucap Heru.

Sementara Camat Pondok Kelapa Lismawati, S.IP mengatakan akan mengarahkan, memberikan informasi yang baik jika kegiatan desa dapat terselenggara pada tahun mendatang.
“Kami pihak kecamatan sangat mendukung potensi dalam kemajuan desa, semoga dengan adanya musyawarah ini menjadi gambaran realisasi yang benar di butuhkan oleh masyarakat,”pungkas Lismawati. (Btg)

Rembuk Stunting dan Musyawarah RKPDes Desa Padang Betuah

0

Bengkulu Tengah- Pemerintah Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan Rembuk Stunting dan Musyawarah RKPDes untuk tahun mendatang. Pada Kamis (24/07/2025) berlokasi di Desa Padang Betuah.
Kegiatan dihadiri langsung oleh Camat Pondok Kelapa, perwakilan KUA Pondok Kelapa, Kades dan Perangkat Desa, Kader Posyandu, Babinkamtibmas, BPD dan masyarakat.

Adapun Tujuan dari kegiatan ini , ialah untuk menentukan arah kebijakan pemerintah desa, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan ataupun penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan tahun depan.

Purnawarman, S.H Kepala Desa Padang Betuah mengatakan
dalam melaksanakan konvergensi intervensi untuk pencegahan stunting di tingkat Desa, rembuk stunting merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan untuk mengkonsolidasi usulan-usulan kegiatan berdasarkan data hasil pemetaan lima paket layanan yang telah dikumpulkan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM). Rembuk stunting dilakukan melalui diskusi terarah untuk mendapatkan komitmen desa dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memastikan konvergensi baik yang akan dilakukan pada tahun berjalan maupun untuk dimasukkan dalam RKPDes tahun 2026. Adapun usulan yang diajukan untuk peningkatan pencegahan stunting yakni dalam penanganan stunting mencakup data anak stunting, alat timbang, pemberian makanan tambahan, dan edukasi stunting di tingkat desa.
Memberikan dukungan Kader dan Transportasi, adanya biaya transportasi dan seragam untuk kader.
Pencegahan Pernikahan Dini dan Kesehatan Remaja yang meliputi bimbingan perkawinan, larangan pernikahan di bawah umur, pengadaan posyandu remaja, dan edukasi dari BKKBN.
Pembentukan Tim Posyandu Remaja.

“Dengan adanya rembuk stunting ini bisa mencegah stunting dan penyusunan RKPDes ini dapat di wujudkan tergantung dengan kebutuhan yang sesuai dengan kesepakatan untuk pembangunan dan lainnya,” Ucap Purnawarman. (Btg)

Pemerintah Desa Bintang Selatan Gelar Rembuk Stunting dan Musyawarah RKPDes 2026

0

Bengkulu Tengah– Pemerintah Desa Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar kegiatan Rembuk Stunting sekaligus Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bintang Selatan.

Kepala Desa Bintang Selatan Jamidan menyampaikan bahwa rembuk stunting merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk menurunkan angka stunting di desa. Selain itu, kegiatan Musdes ini menjadi wadah bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program prioritas.

“Kami ingin memastikan bahwa penyusunan RKP Desa benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan masalah gizi dan peningkatan layanan dasar di desa,” ujar Jamidan.

Tim dari Puskesmas Sidodadi juga memberikan pemaparan terkait kondisi stunting di wilayah kerja mereka, serta langkah-langkah intervensi yang perlu mendapat dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah desa dan masyarakat.

Musyawarah berlangsung aktif dan partisipatif. Beberapa usulan prioritas yang muncul antara lain peningkatan fasilitas posyandu, pemberian makanan tambahan untuk balita, serta program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk ibu dengan anak balita. Pelatihan penyusunan buku kader posyandu, pemeriksaan darah baik tambah darah maupun untuk penurunan tensi darah, BPJS Ketenagakerjaan, pengadaan tirai, bangun toilet dekat gedung posyandu, sound sistem untuk kelompok dan pengadaan seragam.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan komitmen bersama seluruh peserta dalam mendukung program pencegahan stunting serta perencanaan pembangunan desa yang lebih baik ke depan. (Btg)

Pemerintah Desa Sidorejo Gelar Rembuk Stunting dan Usulan RKPDes

0

Bengkulu Tengah- Pemerintah Desa Sidorejo, melaksanakan Rembuk Stunting untuk percepatan penurunan stunting di wilayah desa. Selanjutnya dilaksanakan Usulan Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun 2026, yang dilaksanakan pada Rabu (23/07/2025) yang berlokasi di Kantor Desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Desa dan perangkat, Babinsa, Babinkamtibmas, BPD beserta anggota, pendamping Desa Tingkat Kecamatan Pondok Kelapa, kader posyandu dan Kepala Puskesmas dan bidan desa.

Rembuk stunting ini bertujuan musyawarah bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Walaupun tidak ada anak yang terindikasi stunting.

Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2026 bertujuan untuk menyusun sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, ataupun penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan tahun 2026.

Camat Pondok Kelapa Lismawati, S.IP mengatakan bahwa penanganan stunting harus menjadi gerakan bersama, tidak hanya oleh tenaga kesehatan, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat.
Dalam RKPDES ini pihak Kecamatan mendukung penuh untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya.

“Rembuk stunting ini penting sebagai forum koordinasi dan komitmen bersama untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses gizi, sanitasi, dan pelayanan kesehatan yang baik. Dalam rapat musyawarah RKPDes ini menghasilkan manfaat untuk masyarakat kami sangat mendukung. Sehingga masyarakat menikmati sarana dan prasarana kedepannya dengan baik, ” Ungkap Lismawati.

Pihak puskesmas Ners Radiansyah, S.Kep Kepala Puskesmas Sidodadi mengatakan peningkatan kunjungan posyandu, penyuluhan gizi, dan pemberian makanan tambahan bagi balita dengan risiko stunting.
“Adanya komunikasi yang baik dalam penanganan stunting mulai dari kader posyandu, bidan desa hingga Pemerintah Desa,” ungkap Nurhadi.

Ramadhan Kepala Desa Sidorejo Hendri Irawan rembuk ini dapat menciptakan generasi yang sehat bebas dari stunting.

“Alhamdulillah di Desa Sidorejo tidak ada yang terindikasi stunting. Akan tetapi dapat memberikan edukasi dan pemahaman terkait tumbuh kembang anak balita sesuai dengan prosedur aturan gizi maupun perkembangan yang baik bagi balita”, Ujar Hendri.

Selain itu, pelaksanaan usulan RKPDes 2026 akan mendukung usulan dari kegiatan Rembuk Stunting, Pelatihan penyusunan buku kader posyandu, pemeriksaan darah baik tambah darah maupun untuk penurunan tensi darah, BPJS Ketenagakerjaan, pengadaan tirai, bangun toilet dekat gedung posyandu, sound sistem untuk kelompok dan pengadaan seragam.

Musyawarah (red, kemarin) telah terbentuk tim penyusun dan tim verifikasi Rkpdes 2026.

“Jadi kita akan memaksimalkan untuk penyusunan RKPDES supaya hasilnya maksimal dan tertata dengan baik, ” Demikian Hendri. (Btg)