WARNABENGKULU.CO.ID, SELUMA– Bobroknya sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu di era kepemimpinan bupati periode 2020-2025, satu persatu mulai terkuak.
Sebelumnya diketahui ada pengalihan anggaran DAK dan DAU tahun 2024 sebesar Rp 37 Miliar. Baru-baru ini diketahui bahwa iuran BPJS Kesehatan PNS tahun 2023 juga diselewengkan sebesar Rp 500 juta.
“Itu ada surat pengakuan hutangnya, bukti kalau iuran BPJS PNS itu belum dibayarkan oleh Pemkab Seluma saat itu,” terang Bupati Seluma Teddy Rahman.
Menurut Teddy, tidak dibayarnya iuran BPJS kesehatan PNS Seluma tahun 2023 ini jelas sengaja dilakukan. Sebab anggaran BPJS PNS ini bersumber dari gaji yang dipotong 5 persen setiap bulannya.
“Nilailah sendiri dengan masyarakat. Terpenting fokus saya saat ini, di masa kepemimpinan saya dengan pak Gustianto hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Teddy.
Di sisi lain, mantan Anggota DPRD Seluma Burman Siswadi membenarkan jika BPJS PNS tahun 2023 ini belum dibayarkan oleh Pemkab Seluma. Hal ini pernah dibahas di DPRD Seluma, saat dirinya masih menjabat.
“Memang belum dibayarkan ini, saya ingat. Besarannya Rp 500 juta. Saya pernah memanggil Kepala BKD saat itu mempertanyakan ini,” jelas Burman.
Diceritakan Burman, dirinya bersama anggota DPRD lainya saat itu tidak mau menganggarkan anggaran untuk membayar BPJS PNS ini. Karena anggaran BPJS PNS ini telah tersedia dari potongan gaji masing-masing PNS sebesar 5 persen setiap bulannya.
“Hampir dulu kami kecolongan, oleh BKD dibayarkan melalui anggaran BPJS masyarakat. Untung kami cepat tahu, jadi langsung kami minta pihak BPJS untuk mangalihkan. Sehingga akhirnya timbulah surat pengakuan hutang tersebut,” sampai Burman.
Menanggapi ini Kepala BPJS Seluma Rizky Hidayatullah belum dapat dikonfirmasi. Dihubungi melalui telepon, belum didapat jawaban hingga berita ini dipublish.(aba)
