WARNABENGKULU.CO.ID, SELUMA– Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Seluma kompak tidak hadir saat rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD Seluma tahun 2026, kemarin 28 November 2025. Dari enam anggota, hanya Ketua DPRD April Yones yang hadir memimpin paripurna dan menyampaikan pandangan fraksi.
Berdasarkan berita yang beredar sebelumnya, keputusan anggota fraksi PPP tidak hadir dalam rapat paripurna ini karena menganggap alokasi anggaran di RAPBD Seluma tahun 2026 tidak adil dan merata di setiap Dapilnya.
Sikap fraksi PPP ini ditanggapi Ketua Fraksi PAN DPRD Seluma, Hendri Satrio. Hendri menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh ketua Fraksi PPP. Hal ini seharusnya tidak perlu dilontarkan, sebab ada 4 anggota fraksi PPP adalah anggota Banggar DPRD Seluma yang artinya ikut mengesahkan KUA PPAS RAPBD 2026.
“Kami Fraksi PAN sangat menyayangkan pernyataan ketua Fraksi PPP ini. Ini berpotensi memecah masyarakat,” ucap Hendri Satrio dikonfirmasi Sabtu siang 29 November 2025.
Alasan ketidakhadiran karena protes pembangunan yang dilaksanakan di APBD 2026 tidak adil dan merata itu tidak masuk akal. Sebab program yang telah diakomodir di APBD 2026 sudah sesuai dengan skala prioritas. Sesuai dengan kemampuan anggaran di APBD.
“Kami Fraksi PAN punya hak untuk meluruskan ini, agar masyarakat paham dan mengerti. Program pembangunan yang dianggarkan di APBD 2026 itu sudah sesuai dengan skala prioritas, adil dan merata,” kata Hendri.
Usulan pembangunan yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Seluma tegas Hendri, telah diselaraskan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah pusat.
Sehingga ada penyesuaian alokasi anggaran di APBD 2026 untuk setiap Dapilnya yang besarannya tidak sama. Ini bukan tidak adil, tetapi telah dilakukan penyelarasan dengan program Provinsi dan pusat.
“Logikanya seperti ini, jika Dapil yang bersangkutan telah mendapat program Provinsi dan pusat, maka di APBD kita kecilkan anggarannya. Kita alihkan ke dapil lain yang tidak mendapat program Provinsi dan pusat, jadi porsinya itu tetap sama di setiap dapil kalau diakumulasi,” ungkap Hendri yang juga menjabat Ketua Komisi 1 DPRD Seluma ini.
Menurut Hendri, kebijakan yang diambil bupati dan wakil bupati Seluma ini sudah tepat, adil dan merata. Di tengah efesiensi anggaran yang saat ini masih dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Kami sampaikan ini agar semua mengetahui. Kita DPRD juga harus prihatin dengan kondisi dan situasi keuangan Seluma saat ini,” kata Hendri.
Terpisah Ketua DPRD Seluma, April Yones mengatakan bahwa ketidakhadiran lima anggota Fraksi PPP di rapat paripurna bukan tidak mendukung kebijakan yang telah dituangkan di APBD 2026. Ketidakhadiran anggota Fraksi PPP ini karena ada alasan yang tidak bisa ditinggalkan.
“Kami Fraksi PPP sepakat dan mendukung program di APBD 2026. Ketidakhadiran anggota ini karena ada yang sakit dan juga ada urusan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan. Jika ada bias di luar, itu bukan atas nama Fraksi PPP tapi personal yang bersangkutan,” sampai April Yones.(aba)
