WARNABENGKULU.CO.ID//KABUPATEN KAUR – Rapat paripurna dengan agenda pandangan Fraksi atas Raperda pertanggung jawaban APBD 2022 Kabupaten Kaur berjalan lancar dan sukses, Senin (10/7/2023).
Empat Fraksi DPRD Kaur, yakni Golkar, PDIP, Kaur Kondusip dan Fraksi Sease Sehijean sepakat menyetujui Raperda pertanggung jawaban APBD 2022 dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Dina Tulaini didampingi Waka 1 DPRD Juraidi, Waka II Alpensyah dan Plt Bupati Kaur Herlian Muchrim, ST. Serta diikuti seluruh anggota DPRD Kaur.
“Dengan telah sepakat, maka tahapan Raperda tentang pertanggung jawaban APBD 2022 akan dibahas ke tingkat lebih lanjut. Sedangkan dari penyampaian perwakilan fraksi ada beberapa catatan yang harus dituntaskan oleh pihak eksekutif,” sampai Ketua DPRD.
Dikatakanya, apa yang telah menjadi catatan dan telah disampaikan melalui paripurna. Diminta OPD yang terkait mengambil langkah yang tepat atau melaksanakan apa yang menjadi atensi yang disampaikan masyarakat.
Sehingga pembangunan yang telah terprogram benar-benar berjalan dan terlaksana dengan baik. Sesuai dengan rencana dan harapannya. Sehingga manfaatnya benar dirasakan oleh masyarakat.
Paripurna pandangan Fraksi atas pertanggung jawaban APBD 2022 dari Fraksi Kaur Kondusif disampaikan Firjan Eka Budi, AP, SE, Fraksi Sease Sehijean disampaikan Deni Setiawan, SH, Fraksi Golkar disampaikan Junan Hadi dan Fraksi PDIP disampaikan Baswedan.
Juru bicara Fraksi Sease Sehijean, Deni Setiawan menyoroti bidang pertanian. Dia menegaskan, agar Dinas Pertanian benar-benar memperhatikan pupuk subsidi. Sebab tidak lama lagi masyarakat akan memasuki musim tanam.
Selain Dinas Pertanian, Fraksi Sease Sehijean juga meminta Dinas PUPR menuntaskan program jalan dua jalur di pusat Kota Bintuhan.
Sedangkan Fraksi Golkar dengan juru bicara,Junan Hadi, meminta eksekutif lebih memaksimalkan seluruh program yang ada. Sehingga pembangunan di Kabupaten Kaur benar-benar berjalan sesuai rencana. Baik itu bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur.
Sementara Fraksi PDIP meminta eksekutif tidak main-main dalam penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban anggaran.
Sehingga saat pemeriksaan atau audit oleh BPK RI tidak terdapat temuan. Sehingga Kabupaten Kaur mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(Kky/ADV)
